SAMPANG – Berbagai upaya dilakukan Pemerintah Kabupaten Sampang (Pemkab Sampang), Madura, Jawa Timur, dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Salah-satu potensi yang disasar adalah pemasangan kabel Fiber Optik (FO) atau kabel jaringan internet. Rencananya, Pemkab Sampang melalui BPPKAD akan menerapkan penarikan retribusi pemasangan kabel FO.

"Kami sudah melakukan studi banding terkait penerapan penarikan retribusi jaringan kabel internet atau fiber optik. Sekarang masih dalam tahap persiapan," jelas Sekretaris BPPKAD Sampang Bambang Indra Basuki, pada Selasa (4/8/2026).

Selain melakukan kajian potensi pajak dan retribusi baru, pihaknya menggencarkan sosialisasi. Tujuannya, agar wajib pajak bisa memenuhi kewajiban dalam membayar pajak.

Baca juga

Media for Integrity, Pohon Integritas, dan Janji yang Harus Dibuktikan

Bambang mengurai, salah satu syarat penarikan retribusi atau persetujuan pemanfaatan ruang adalah lahan yang digunakan harus memiliki legal standing, yaitu aset harus milik pemkab. "Proses sertifikasi sedang kami persiapkan," urainya.

Selain itu, Bambang juga sedang menginventarisir dan mengkaji lahan untuk di sertifikat. Seperti, ruas jalan kabupaten dan lingkungan. Namun, untuk mekanisme penarikan retribusi belum ada keputusan final.

Pihaknya, saat ini sedang menyusun dasar hukum penarikan retribusi, seperti Raperda dan Perbub. Sedangkan untuk menghitung besaran penarikan retribusi dilakukan oleh KPKNL.

"Penarikan retribusi kabel FO baru bisa dilakukan tahun depan. Sebab, harus melalui beberapa tahapan administrasi dan regulasi," bebernya.

Baca juga

Wali Kota Batu: Orang Berintegritas Pasti Bertindak Selaras

Terpisah, Ketua Pansus PAD DPRD Sampang Rahmat Hidayat Rifai mengingatkan soal kejelasan dasar hukum penarikan retribusi dan obyek pemanfaatan asetnya.

"Lakukan konsultasi dan koordinasi dengan penyedia layanan internet. Informasinya, masih banyak tumpang tindih antara aset Pemkab dengan masyarakat. Potensinya harus dipetakan," pungkasnya. (*)